KOMISI II BERKOMITMEN JADIKAN KAWASAN TAMAN RIA KAWASAN HIJAU TERBUKA

30-07-2010 / KOMISI II

       

Komisi II DPR RI berkomitmen menjadikan kawasan Taman Ria Senayan menjadi kawasan hijau terbuka. Komitmen ini disampaikan mengingat  akan beralihnya fungsi bekas lahan Taman Ria Senayan dengan rencana akan dibangunnya Mall Taman Ria Senayan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno mengatakan hal itu disela-sela Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan IV, Jum’at (30/7) di gedung Nusantara II DPR.  

Teguh mengatakan, Komisi II DPR khususnya anggota Panitia Kerja (Panja) asset negara akan mendorong terus agar kawasan Taman Ria ini dijadikan kawasan hijau terbuka yang menyatu dengan kompleks Parlemen.

Menurut Teguh, hal ini sesuai dengan apa yang diimpikan Bung Karno menjadikan kawasan konevo, semacam kawasan area politik setelah Bung Karno membangun  kawasan sport,  kemudian akan membangun political venus.

Namun yang terpenting dari itu, kata Teguh, kita semua tidak bisa membayangkan kalau di sekitar komplek gelora ini ada mall, karena sudah begitu banyaknya  mall-mall yang ada di sekitar wilayah ini, seperti Plaza Indonesia, Senayan City, Senayan Trade Centre, JCC yang walaupun bukan mall tapi hampir menyerupai mall karena setiap hari hampir ada pameran dan tempat berjualan.

            Kita harus ingat bahwa Jakarta ini sangat membutuhkan sekali kawasan hijau terbuka. Untuk Jakarta, rasio kawasan hijau terbuka yang kemudian menjadi taman kota dengan kawasan yang sudah dibangun  hanya sembilan  persen. Padahal, kata Teguh, untuk sebuah kota dikatakan relatif sehat jika minimal memiliki 13 persen kawasan hijau terbuka. “Ini berarti kebutuhan akan kawasan ini tidak terbantahkan lagi,” katanya.

Selain itu, penduduk Jakarta sering mengeluhkan kekurangan air tanah. Kurangnya kawasan serapan air Jakarta menjadi salah satu penyebab warga kekurangan air tanah. “Jika Taman Ria ini bisa kita selamatkan, saya kira bisa menjadi serapan air kawasan Jakarta,” tambahnya.

            Belum lagi problem kemacetan yang luar biasa di Jakarta khususnya kawasan dekat Taman Ria. Sudah menjadi pemandangan biasa setiap orang melalui kawasan ini pada jam-jam padat akan terjadi kemacetan yang luar biasa, bahkan kondisinya sudah stuck. Ditambah lagi jika dibangun mal, tentunya kemacetan itu tidak terbayangkan lagi.

Teguh berharap, kawasan Taman Ria yang menyatu dengan kawasan Parlemen menjadi kawasan yang bisa digunakan oleh publik atau  menjadi semacam tambahan tata kota. Bahkan, dia membayangkan akan sangat bagus sekali kalau kawasan itu kemudian dapat diakses oleh publik, misalnya sebagai kawasan bersantai saat liburan, atau bahkan mereka dapat menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR di area tersebut. Sehingga para wakil rakyat dapat menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di area tersebut dan tidak memacetkan jalan seperti yang terjadi selama ini.

Teguh menegaskan, intinya Panja asset negara keberatan dengan rencana pembangunan Mall Taman Ria Senayan. “Kami akan berjuang dan mendorong terus agar bekas lahan Taman Ria itu benar-benar dijadikan kawasan hijau terbuka,” tuturnya. (tt)

           

             

 

 

 

BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...